BPS dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Jalin Kerja Sama Strategis Penguatan Statistik Daerah

Pangkal Pinang, 24 Juli 2025 — Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dalam Rangka Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penandatanganan kerja sama ini menjadi komitmen konkret kedua pihak dalam memperkuat sistem statistik nasional di daerah secara terintegrasi, mutakhir, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
Penandatanganan Nota Kesepakatan berlangsung di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka  Belitung,  dan turut disaksikan oleh Wali Kota serta seluruh Bupati se-Kepulauan Bangka Belitung, jajaran Forkopimda, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Nota Kesepakatan yang berlaku selama tiga tahun ini mencakup berbagai agenda strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja bersama. Adapun ruang lingkupnya meliputi:
1.    Penyediaan data dan/atau informasi statistik yang berkualitas,
2.    Pemanfaatan dan penguatan data dan/atau informasi statistik yang telah tersedia;
3.    Pengembangan sistem informasi statistik berbasis digital;
4.    Penguatan, pemanfaatan sumber data, dan peningkatan kualitas data statistik;
5.    Pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh para pihak;
6.    Dukungan dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); dan
7.    Dukungan penyelenggaraan kegiatan sensus dan/atau survei.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam menampilkan data yang utuh, komprehensif, dan relevan bagi pembangunan daerah. “Data bukan sekadar angka. Ia adalah representasi nyata dinamika masyarakat, dan landasan untuk kebijakan yang presisi. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi menjadi kunci dalam memastikan data tersebut akurat dan berdampak,” ujar Amalia.
Amalia juga menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang akan menjadi
 
potret utama aktivitas ekonomi non-pertanian di Indonesia. Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif pelaku usaha, terutama perusahaan besar dan strategis, sangat krusial dalam menggambarkan denyut ekonomi daerah secara menyeluruh. Hal yang sama juga berlaku untuk pendataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri, yang akan memperkaya pemetaan industri lokal secara lebih akurat.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyambut baik sinergi yang dibangun. “Data adalah kompas pembangunan. Kita tidak bisa membangun kebijakan yang kuat tanpa data yang kuat. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Langkah strategis ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri RI terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang harus didukung oleh data yang akurat dan berkesinambungan. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dengan BPS, termasuk dalam hal literasi data, asistensi metadata, penguatan Forum Satu Data Indonesia (SDI), serta publikasi data makroekonomi daerah.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga turut menyampaikan piagam penghargaan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai wujud apresiasi kepada Pemerintah Provinsi atas komitmen, dukungan, dan partisipasi aktifnya dalam penyelenggaraan serta penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas. Sinergi yang telah terbangun menjadi salah satu pilar penting dalam membentuk ekosistem data yang andal di daerah.
Melalui kerja sama ini, BPS dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepakat untuk terus meningkatkan kolaborasi khususnya dalam bidang-bidang strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. BPS siap menghadirkan data yang lebih utuh dan relevan, guna mendukung pengambilan keputusan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi hasil.