Penguatan Ekonomi Bangka Belitung

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada Triwulan II-2026 tumbuh 4,01 persen secara y-on-y. Secara q-to-q, laju pertumbuhan PDRB Triwulan II-2026 tumbuh sebesar 5,02 persen, naik dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,88 persen. Dari sisi lapangan usaha, secara y-on-y lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,29 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,99 persen, diikuti lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,58 persen.. Pertumbuhan lapangan usaha didorong oleh maraknya warung makan dan kopi, masifnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, adanya penambahan ASN dari pegawai honorer menjadi PPPK yang mendorong belanja pegawai meningkat dibandingkan tahun lalu karena besaran pembayaran gaji dan tunjangan PPPK lebih besar dibanding honorer, termasuk untuk gaji ke-13 nya. Selain itu, pembangunan fisik seperti perumahan, ruko maupun tempat usaha oleh pihak swasta masih gencar dilakukan. Anggaran pemerintah untuk proyek fisik pada triwulan ini mengalami kenaikan dibanding triwulan yang sama tahun lalu yang masih mengalami defisit anggaran.

Dari sisi pengeluaran, secara y-on-y komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan pertumbuhan 3,26 persen dan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu 50,59 persen. Komponen ekspor barang dan jasa memiliki peranan terbesar kedua sebesar 35,05 persen. Adapun kontribusi terbesar ketiga dimiliki oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dengan peranan sebesar 23,10 persen. Pada Triwulan II-2026, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 13,49 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh pencairan gaji 13 ASN dan juga kenaikan belanja barang jasa dan modal APBD pemerintah, kemudian belanja pemerintah untuk ditransfer ke rumah tangga (MBG) serta adanya belanja gaji PPPK yang jumlahnya meningkat. 

Struktur Ekonomi Bangka Belitung didominasi oleh 3 lapangan usaha terbesar yaitu Industri Pengolahan sebesar 21,58 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 19,85 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,25 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 56,68 persen.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2026 tercatat 4,75 persen, turun 0,02 poin persentase dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 40 orang, dari 74,65 ribu menjadi 74,61 ribu orang. Di tengah penurunan tersebut, Garis Kemiskinan Babel menjadi yang tertinggi kedua secara nasional, mencapai Rp1.012.331 per kapita per bulan. Angka ini jauh di atas Garis Kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Komoditas makanan masih menjadi penentu utama, dengan kontribusi 73,34 persen terhadap Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan di perdesaan juga masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Secara keseluruhan, Garis Kemiskinan Babel meningkat 2,01 persen dibandingkan September 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun persentase kemiskinan menurun, biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terus meningkat.

Secara nasional, tingkat kemiskinan Babel berada di peringkat kelima terendah, setelah Bali, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau. Dengan angka 4,75 persen, kemiskinan Babel masih jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,07 persen. Namun, penurunan kemiskinan belum terjadi secara merata.

Kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun 0,06 poin persentase, sementara di perdesaan justru meningkat 0,04 poin persentase. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di perdesaan masih memerlukan perhatian lebih besar. Dari sisi kedalaman kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun pada Maret 2026. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan sehingga kesenjangan antara kondisi ekonomi penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin menyempit.

Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penurunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Indeks Keparahan yang menurun ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata baik untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Ketimpangan pengeluaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2026 tercatat 0,214, sama dengan September 2025. Angka ini sekaligus menempatkan Babel sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, ketimpangan pengeluaran Babel terus membaik. Selama lima tahun terakhir, Gini Ratio turun sekitar 0,042 poin, menunjukkan distribusi pengeluaran masyarakat semakin merata.

Namun, kesenjangan masih terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada Maret 2026, Gini Ratio perkotaan meningkat, sementara Gini Ratio perdesaan tidak berubah dibandingkan September 2025. Gini Ratio berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi ketimpangan. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin merata distribusi pengeluaran.

Dari sisi distribusi pengeluaran, kondisi kelompok berpengeluaran rendah menunjukkan perbaikan. Porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah meningkat dibandingkan September 2025. Sebaliknya, porsi pengeluaran kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas menurun. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran Babel relatif rendah dan dalam jangka panjang cenderung membaik, meskipun kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan masih perlu diperhatikan.

Di sisi ketenagakerjaan, situasi pasar kerja Bangka Belitung menunjukkan perbaikan. Jumlah angkatan kerja Mei 2026 mencapai 817.743 orang, naik 1.450 orang dibandingkan Februari 2026. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,21 persen pada Mei 2026, mencerminkan keikutsertaan penduduk usia produktif di pasar kerja. Selama setahun terakhir, tren TPAK laki-laki mengalami peningkatan, sedangkan TPAK perempuan turun.

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 783.005 orang, naik 893 orang selama setahun terakhir (Februari 2026-Mei 2026). Selama Februari 2026–Mei 2026, lapangan usaha Industri, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, dan Transportasi dan Penyimpanan menjadi lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja tertinggi, yaitu masing-masing sekitar 4,12 ribu orang, 3,46 ribu orang dan 2,95 ribu orang.

Sebanyak 50,31 persen pekerja masih berada di sektor informal, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas lapangan kerja yang layak dan terlindungi. Dari sisi pendidikan, hanya 15,75 persen pekerja berpendidikan Diploma ke atas, sementara 50,68 persen masih berpendidikan SMP ke bawah.

Pada Mei 2026, jumlah pengangguran di Bangka Belitung tercatat sebanyak 34,40 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,21 persen, naik dibandingkan Februari 2026. TPT Perempuan naik, sedangkan TPT Laki-laki turun. Secara wilayah, TPT perdesaan menunjukkan peningkatan, sedangkan TPT perkotaan menunjukkan penurunan.

Bangka Belitung perlu memperkuat struktur ekonomi yang masih bertumpu pada konsumsi dengan mendorong diversifikasi sektor produktif agar tahan terhadap fluktuasi musiman. Di sisi ketenagakerjaan, agenda strategis terletak pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta formalisasi pekerjaan untuk mengurangi dominasi sektor informal. Sementara itu, penurunan tingkat kemiskinan perlu diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga perlu meningkatkan pendapatan dan produktivitas rumah tangga miskin, terutama di perdesaan yang tingkat kemiskinannya masih lebih tinggi. Di saat yang sama, rendahnya ketimpangan pengeluaran Babel perlu dipertahankan sebagai modal pembangunan. Tantangannya adalah memastikan pemerataan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan, bukan sekadar mencerminkan rendahnya daya beli secara umum. Perbedaan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan juga perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan.