Reformasi birokrasi
merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.
Kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPS perlu dievaluasi secara berkala dan
berkesinambungan agar BPS dapat melaksanakan
tugas dan perannya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik.
Pada tahun
2005, BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dirancang untuk mengidentifikasi ketersediaan dan
kesesuaian data serta kepuasan pengguna data terhadap
pelayanan BPS. Pelaksanaan kegiatan
tersebut dilanjutkan pada tahun 2008 hingga 2015. Disamping itu, untuk menilai persepsi masyarakat terhadap
kualitas pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perilaku anti korupsi di
BPS, dibutuhkan Survei Kepuasan Konsumen (SKK)
yang dilakukan oleh pihak eksternal BPS guna menjamin independensi hasil survei.
Penilaian terhadap
kualitas pelayanan didasarkan
pada Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)
No.4/M.PAN-RB/03/2012 tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
sedangkan, penyusunan indeks kepuasan konsumen sesuai dengan Permenpan-RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Publik. Untuk Penilaian terhadap
persepsi anti korupsi didasarkan pada Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).
Selasa, 3 November 2015, Konsultan Sucofindo memaparkan hasil Survey Kepuasan Konsumen (SKK). SKK adalah
survey yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran obyektif terhadap kualitas data dan pelayanan BPS serta persepsi masyarakat
terhadap prilaku anti korupsi di BPS.
Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan Survei Kepuasan Konsumen adalah memberikan gambaran dan analisis
tentang segmentasi pengguna data, kulitas data, dan tingkat kepuasan serta rekomendasi
terhadap:
a. Jenis dan kualitas data dan informasi statistik;
b. Variabel pelayanan yang perlu ditingkatkan;
c. Perilaku anti korupsi yang perlu ditingkatkan
d. Aksi tindak lanjut terhadap hasil survei