DATA JADI TULANG PUNGGUNG PROGRAM MAKAN BERGIZI NASIONAL

Pangkal Pinang, 27 November 2025

 

Dari dapur sekolah di pelosok desa hingga meja rapat pemerintahan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi wajah baru kebijakan sosial berbasis data. Di balik setiap menu bergizi yang disajikan untuk anak-anak sekolah, ada kerja sunyi lembaga statistik negara: Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 17

 

November 2025, pemerintah menegaskan pentingnya tata kelola terintegrasi untuk memperkuat ekosistem pendukung program MBG — mulai dari rantai pasok pangan hingga sistem data.

Perpres  ini  juga  memberikan  arah,  landasan,  dan  kepastian  hukum  bagi

 

pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia,  yang menjadi  bagian  dari  strategi menuju

 

Indonesia Emas 2045.

 

 

 

DATA SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN

 

Dalam peraturan tersebut, BPS sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, bertanggung jawab untuk menyediakan data, informasi, dan hasil evaluasi berbasis bukti untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Empat fungsi utama BPS dalam mendukung tata kelola Program MBG meliputi:

a.  Penyediaan data dan informasi statistik terkait pelaksanaan MBG;

 

b.  Pengumpulan data melalui survei dan/atau kompilasi produk administrasi untuk pemantauan dan evaluasi program;

c.  Pengelolaan  dan  pemutakhiran  data  statistik  guna  memastikan  keterpaduan antarinstansi; serta

d.  Pembinaan statistik sektoral dalam rangka mendukung kebutuhan data terkait program MBG.

“BPS mendukung pelaksanaan Program MBG melalui penyediaan data dan hasil

 

evaluasi berbasis bukti. Data inilah yang menjadi pijakan kebijakan agar program nasional ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga dalam Pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Tahun 2025 dan

FGD Analisis Isu Terkini Sosial Ekonomi Pertanian Provinsi Kep. Bangka Belitung yang diselenggarakan di Aston Emidary Bangka Hotel and Conference Center.

 

 

SURVEI MBG: MENAKAR GIZI DAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI

 

Sebagai bentuk dukungan konkret, BPS bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah melaksanakan Survei Khusus dan Survei Baseline. Survei Khusus bertujuan mengukur dampak program terhadap penerima manfaat melalui SPPG, supplier SPPG, sekolah, dan rumah tangga. Sementara Survei Baseline bertujuan mengukur manfaat program dari berbagai sisi: gizi, pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, hingga dampaknya terhadap perilaku konsumsi rumah tangga.

 

Survei Khusus dan Survei Baseline dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I telah dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025; dan tahap II juga telah dilaksanakan pada tanggal  27  Oktober-14  November  2025  untuk  Survei  Baseline  dan  tanggal  1-14

November 2025 untuk Survei Khusus. Kedua survei ini digunakan untuk menilai sejauh

 

mana program memberikan dampak terhadap status gizi penerima manfaat, kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, dan dinamika rantai pasok pangan lokal.

 

Pelaksanaan Survei Baseline melibatkan lebih dari 81.000 rumah tangga di 38 provinsi, termasuk 2.020 rumah tangga sampel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi FASIH dengan metode Computer- Assisted Personal Interviewing (CAPI) untuk menjamin kecepatan dan akurasi data.

“Survei MBG membantu menyediakan informasi statistik yang menjadi  dasar

 

evaluasi  bagi  instansi  pelaksana.  Data  bukan  sekadar  angka,  melainkan  fondasi

 

kebijakan yang berkeadilan,” jelas Toto H. Silitonga.

 

 

 

DARI  DATA  KE  DAMPAK:  MBG  MENGGERAKKAN  EKONOMI  KEP.  BANGKA BELITUNG

Program Makan Bergizi (MBG) di Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak hanya berbicara tentang kesehatan anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 421.413 orang di Kep. Bangka Belitung telah menjadi penerima manfaat MBG, dengan kebutuhan mencapai

141  Satuan  Pelayanan  Pemenuhan  Gizi  (SPPG)  aktif  untuk  mendukung  distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah provinsi.

Setiap 1 SPPG menyerap sekitar 50 tenaga kerja lokal, mulai dari juru masak, tenaga logistik, administrasi, hingga petugas distribusi. Dengan demikian, total 7.050 lapangan kerja baru diproyeksikan tercipta di Bangka Belitung hanya dari sektor layanan SPPG. Angka ini menunjukkan bagaimana kebijakan gizi nasional juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang konkret.

Kebutuhan bahan pangan untuk satu SPPG per hari — dengan melayani sekitar

 

3.000 peserta didik — juga menunjukkan potensi besar bagi petani, nelayan, dan pelaku

 

UMKM pangan di Babel. Dalam satu hari operasional, satu SPPG membutuhkan:

 

•    Ayam fillet dan potong: 160–250 kilogram,

•    Ikan: 105 kilogram (atau 257 kilogram untuk fillet),

 

•    Daging sapi: 140 kilogram,

 

•    Telur: 3.050 butir,

 

•    Beras: 220 kilogram,

 

•    Sayuran: 80–150 kilogram, dan

 

•    Buah-buahan: 170–350 kilogram.

 

Jika dikalikan dengan seluruh SPPG aktif di Babel, maka permintaan harian terhadap bahan pangan lokal mencapai ribuan ton per bulan, dengan potensi perputaran uang di atas Rp57 miliar per bulan. Efek berganda ini memperlihatkan bahwa MBG bukan hanya membangun generasi sehat, tetapi juga menggerakkan ekosistem pangan lokal

— dari sawah, tambak, hingga dapur sekolah.

 

 

 

SINERGI BPS DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BGN

 

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung, Erwin Krisnawinata, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG memerlukan kolaborasi lintas sektor yang solid. “Pemerintah daerah berperan memperkuat rantai pasok dan infrastruktur pangan, sementara BPS mendukung dengan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan,” kata Erwin.

Pemerintah  Provinsi  Kep.  Bangka  Belitung  kini  memperkuat  Satgas  MBG  di

 

lapangan melalui pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), kampanye B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta gerakan konsumsi pangan lokal untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku.

Sementara  itu, Kepala  Regional SPPG BGN  Provinsi Kep.  Bangka Belitung, Nyayu Kurnia Ramadhini, menyebut bahwa hingga kini terdapat 29 SPPG aktif operasional, 20 siap beroperasi, dan 85 dalam tahap pembangunan, dengan total potensi penerima manfaat sebanyak 421.413. “Setiap dapur SPPG yang berdiri bukan hanya tempat memasak, tapi juga pusat ekonomi baru yang menumbuhkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nyayu.

 

TEMUAN SURVEI KHUSUSTAHAP I: PENERIMAAN DAN KEAMANAN MAKANAN MBG

 

Hasil Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program MBG Tahap I (Januari–Juni

 

2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di Bangka Belitung telah berjalan rutin, dengan mayoritas anak menerima MBG dua hingga lima kali dalam seminggu terakhir. Sebagian besar anak mulai menerima MBG pada bulan Juli (42,2%) dan Januari (26,2%), bertepatan dengan awal tahun ajaran baru.

Dalam aspek menu, 87,6% anak menerima menu dengan daging sapi, diikuti

 

70,9% menu berbasis ikan, menunjukkan variasi sumber protein hewani yang cukup baik. Namun, masih terdapat 8,7% anak yang pernah menerima makanan bau atau basi — meski kecil, angka ini penting sebagai indikator pengawasan mutu pangan. Kasus tersebut lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan akses logistik.

Dari sisi keamanan pangan, hanya 0,7% anak yang dilaporkan mengalami gejala mual atau sakit perut setelah mengonsumsi MBG — menunjukkan bahwa secara umum program ini aman dan layak konsumsi.

Survei juga mencatat bahwa tingkat konsumsi penuh anak terhadap makanan

 

MBG mencapai 70%, menandakan program ini diterima baik oleh siswa. Sementara itu, rumah tangga menilai MBG berhasil mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan efisiensi waktu, memperkuat posisi MBG sebagai intervensi sosial-ekonomi yang relevan bagi keluarga menengah ke bawah.

 

 

TEMUAN SURVEI BASELINE TAHAP I: GAMBARAN RUMAH TANGGA DAN ANAK DI KEP. BANGKA BELITUNG

Menurut hasil Survei Baseline MBG Tahap I (Juli–Agustus 2025), profil rumah tangga di Bangka Belitung memperlihatkan kondisi sosial ekonomi yang relatif stabil namun dengan disparitas pendidikan yang perlu diperhatikan. Sebanyak 92,9% kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki, mayoritas berusia 40–59 tahun (61,7%), dan

80,2% berpendidikan dasar-menengah.

 

Distribusi wilayah juga relatif seimbang antara perkotaan dan perdesaan — penting untuk memastikan pemerataan intervensi MBG di kedua wilayah. Dari sisi anak, mayoritas  penerima manfaat  MBG  berada pada  jenjang pendidikan  dasar (46,8%), dengan komposisi gender seimbang.

Temuan lain menunjukkan mayoritas anak menerima uang saku antara Rp5.000–

 

Rp15.000 per hari, namun sekitar 14,7% anak menerima lebih dari Rp50.000, mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi antar rumah tangga.

Dalam hal pola konsumsi, anak-anak di Bangka Belitung cenderung lebih banyak

 

mengonsumsi karbohidrat dan protein dibanding buah. Konsumsi buah masih rendah, menunjukkan perlunya edukasi gizi agar pola makan lebih seimbang. Sebagian besar rumah tangga juga merasa konsumsi makanan mereka sudah cukup,  namun 3,8% mengaku kurang mencukupi — angka kecil, tapi menjadi indikator potensi kerentanan pangan.

Menariknya, hanya 15,6% rumah tangga yang selalu mencari informasi gizi secara aktif. Rendahnya kesadaran gizi ini menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan edukasi gizi dalam program MBG ke depan. “Temuan baseline ini memberikan gambaran nyata bagaimana perilaku konsumsi, pendidikan, dan kebiasaan   rumah   tangga   akan   sangat   menentukan   efektivitas   intervensi   gizi. Dengan data seperti ini, kebijakan bisa diarahkan lebih tepat,” jelas  Deby Andayani, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung.

 

 

BPS: MENYATUKAN DATA, MENUMBUHKAN DAMPAK

 

Melalui kombinasi hasil Survei Khusus MBG dan Survei Baseline, BPS menghadirkan gambaran utuh: dari kondisi sosial-ekonomi rumah tangga hingga kualitas distribusi makanan di lapangan. Temuan ini menjadi dasar bagi Badan Gizi Nasional