Pemaparan Awal Hasil Survey Kepuasan Konsumen

Pada tahun 2005, BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dirancang untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kesesuaian data serta kepuasan pengguna data terhadap pelayanan BPS.  Pelaksanaan kegiatan tersebut dilanjutkan  pada tahun 2008 hingga 2015. Disamping itu, untuk menilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perilaku anti korupsi di BPS, dibutuhkan Survei Kepuasan Konsumen (SKK) yang dilakukan oleh pihak eksternal BPS guna menjamin independensi hasil survei.

Penilaian   terhadap   kualitas   pelayanan   didasarkan   pada   Surat   Edaran   Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (MenPAN-RB)  No.4/M.PAN-RB/03/2012 tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sedangkan, penyusunan indeks kepuasan konsumen sesuai dengan Permenpan-RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat  terhadap Pelayanan Publik. Untuk Penilaian terhadap  persepsi anti korupsi didasarkan pada Perpres No.55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).